Aliansi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya mendesak adanya bukti administratif tertulis terkait rumor pengunduran diri Rektor Ahmad Muzakki. Dalam konferensi pers di gedung rektorat lingkungan kampus 1 UINSA, perwakilan mahasiswa menegaskan tidak akan menerima klaim sepihak yang hanya berupa pernyataan lisan tanpa keabsahan dokumen resmi (23/9).
"Kalau kita mengambil posisi sebagai mahasiswa, seharusnya ketika rektor sudah tidak menjabat, ada sebuah surat resmi yang menyatakan bahwa dia mengundurkan dirinya secara resmi," tegas Fadzlurrahman Fazle, perwakilan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas UINSA.
Selain mendesak kepastian status rektor dengan pembuktian otentik, mahasiswa dengan tegas menolak skenario penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) untuk mengisi kekosongan kursi pimpinan. Penolakan ini didasari pada pengalaman buruk alumni sebelumnya yang mengalami kendala administrasi kelulusan.
Panjalu Damar, perwakilan mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum, menyoroti trauma masa lalu tersebut. "Salah satu persoalan mahasiswa⁸ adalah ijazah yang ditandatangani oleh PLT Rektor. Yang kami mau adalah langsung Rektor Definitif terpilih secara sah. Dan kami mau untuk selanjutnya, untuk Rektor periode 2026–2030, itu langsung dipilih secara sah, bukan PLT lagi," ungkapnya.
Aksi protes ini telah mendapat atensi dari pemerintah pusat, di mana Komisi VIII DPR RI mendesak rektor untuk mundur dan Kementerian Agama menjanjikan penyelesaian dalam waktu dekat. Menanggapi janji tersebut, Prakoso, perwakilan mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), menyatakan kesiapannya mengawal proses transisi dengan saksama.
"Ada waktu tujuh hari yang diberikan oleh DPR. Bahkan yang disampaikan kemenag saja menyebutkan tiga hari. Nah, kita tunggu dalam tiga hari sampai tujuh hari itu seperti apa mereka menyikapinya," ujar Prakoso. Ia menegaskan bahwa mahasiswa menghormati peraturan kementerian, asalkan keputusan tersebut bermuara pada kemaslahatan bersama. "Kita menginginkan bagaimana momentum pergantian Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya hari ini itu menjadi momentum titik balik bagi UIN Sunan Ampel atau PTKIN lainnya untuk menjadi lebih baik."
Kendati demikian, kebutuhan mengenai rektor definitif tidak membutakan mahasiswa dalam kemungkinan lain yang dinilai belum maksimal seperti pemberlakuan ulang Plt. Prakoso mengungkapkan bahwa meskipun nantinya sistem mengharuskan kembalinya Plt., para mahasiswa akan diajak menerimanya dengan hormat namun harus tetap mengawal proses administratif sampai diresmikannya rektor definitif yang diharapkan mampu menampung dan menjawab keresahan setiap sivitas akademika yang tengah diperjuangkan.
"Jika perlu ada Plt., kami akan menghormatinya tapi secepatnya kami menginginkan rektor definitif, agar pelaksanaan perkuliahan dan administrasi di kampus berjalan sebagaimana mestinya. Kami juga akan melanjutkan aksi sebagai bentuk pengalaman, tapi aksinya seperti apa, nanti akan kami diskusikan lagi bersama" pungkas Prakoso.
Penulis: Zidan As'ad
