Surabaya, (23/10) – Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat berkumpul di depan Gedung Grahadi (22/10), dengan membawa sejumlah tuntutan sebagai bahan refleksi kepada pemerintah, serta bentuk protes atas pemerintahan yang gagal untuk menangani isu-isu yang beredar di seluruh penjuru Indonesia, termasuk permasalahan hak asasi manusia (HAM).
Selama aksi berlangsung, massa menyoroti beberapa program pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran dan justru berdampak negatif bagi masyarakat luas. Beberapa peserta aksi menganggap bahwasanya beberapa program dan kebijakan yang dijalankan pemerintah selama ini disebut problematik karena kurang adanya kesiapan atas dinamika yang memberikan efek domino ke aspek lainnya. Ada juga poin utama pembagasan antara lain mengenai program MBG, penganganan bencana Karhutla, dan penyelesaian pelanggaran HAM.
Andi Irvan dari federasi KontraS menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk akumulasi keresahan publik atas berbagai persoalan nasional yang dinilai belum diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah.
“Hal itu saja sebenarnya sudah cukup untuk menunjukkan Prabowo Gibran tidak punya legitimasi politik, tidak punya legitimasi hukum, tidak punya legitimasi kemanusiaan untuk menjadi presiden dan wakil presiden memimpin dan menakhodai republik ini,” ungkap Irvan.
Menurutnya kepemimpinan saat ini sudah seharunya dihentikan karena banyaknya masalah yang bermunculan tanpa adanya ketegasan untuk menyelesaikan isu secara tuntas.
“Sudah seharusnya dia mundur dan kita bisa melakukan proses politik yang demokratis untuk mendapatkan pemimpin yang lebih baik, yang lebih bermartabat, yang tidak memiliki masalah hukum, yang memiliki komitmen politik dan hukum kepada masyarakat dalam memberikan dan memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat,” ujarnya
Perwakilan dari massa, Adit, menyampaikan bahwa seruan aksi ini berfokus pada hal-hal yang bersangkutan selama masa kepemimpian presiden Prabowo Subianto.
“(Masalah) yang kami fokuskan (saat ini) adalah evaluasi 2 tahun terhadap pemerintahan Prabowo, evaluasi terhadap semua program makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan semua program yang masih memiliki banyak cacat tata kelola,” ungkap Adit.
Sehubungan dengan isu Karhutla, Adit berharap jika korporasi yang andil dalam pembakaran lahan turut diusut dan ditindaklanjuti oleh negara.
Reporter: Chazoe dkk.
Penulis: Shidqi Reyhan Al Maliki
Penyunting: Zidan As'ad
