Ratusan massa menggelar aksi #SurabayaSadar di kawasan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (22/10). Aksi tersebut membawa 17+4 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah, mulai dari desakan agar Prabowo-Gibran mundur dari jabatannya, penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, hingga penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Aksi ini dilatarbelakangi kritik massa
terhadap berbagai kebijakan pemerintah selama dua tahun terakhir, terutama
terkait penanganan karhutla, penyelesaian kasus pelanggaran HAM, serta
kebijakan publik yang dinilai belum menjawab persoalan masyarakat.
Koordinator lapangan Aliansi Mahasiswa
Kolektif mengatakan aksi tersebut bukan gerakan yang berlangsung secara
mendadak, melainkan hasil konsolidasi yang telah dilakukan sebelumnya.
“Kalau misalnya teman-teman bilang
dadakan, kan harusnya ada parameternya. Tapi memang kesepakatan yang ada di
forum, ya aksi di hari ini seperti itu,” ujarnya.
Ia menyebut desakan agar Prabowo-Gibran
mundur menjadi salah satu tuntutan paling krusial. Menurutnya, berbagai
kebijakan pemerintah selama dua tahun terakhir dinilai belum mampu menjawab
persoalan yang dihadapi masyarakat.
Selain tuntutan politik tersebut, massa mendesak pemerintah menetapkan karhutla di Kalimantan dan wilayah lainnya sebagai bencana nasional. Korlap menilai penanganan karhutla membutuhkan langkah konkret karena dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga mengancam lingkungan dan menimbulkan persoalan lintas negara akibat penyebaran asap.
Soroti
Penanganan Karhutla dan Penegakan Hukum
Andi Irvan dari KontraS yang diwawancarai
dalam rangkaian Aksi Kamisan turut menyoroti penanganan karhutla dan penegakan
hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan
lahan.
Menurutnya, pemerintah perlu mengusut
dugaan keterlibatan korporasi dalam peristiwa karhutla, termasuk pihak-pihak
yang memiliki izin konsesi. Ia menilai penanganan bencana tidak cukup hanya
berfokus pada dampaknya, tetapi juga perlu disertai penegakan hukum terhadap
pihak yang bertanggung jawab.
“Pemerintah tidak berorientasi, apalagi
perintah hukum, tidak berorientasi untuk menegakkan hukum, menangkap dan
menyidik serta memproses seluruh korporasi yang kita sepatutnya duga sebagai
pihak-pihak yang terlibat dalam proses kebakaran,” kata Andi.
Andi juga mengkritik sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Ia menilai program-program tersebut perlu dievaluasi berdasarkan manfaatnya bagi masyarakat serta dampaknya terhadap penggunaan anggaran negara.
Andi menyebut penetapan karhutla sebagai bencana nasional dan desakan agar Prabowo-Gibran mundur sebagai dua tuntutan yang paling mendesak. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi kebijakan pemerintah dan penanganan persoalan kemanusiaan secara terbuka serta akuntabel.
Penuntasan
Kasus HAM Jadi Sorotan
Selain persoalan lingkungan dan kebijakan
publik, penuntasan kasus pelanggaran HAM menjadi bagian dari tuntutan yang disuarakan
dalam aksi tersebut.
Adit, peserta Aksi Kamisan yang juga
merupakan relawan KontraS, mengatakan Aksi Kamisan akan terus digelar setiap
Kamis di depan Gedung Negara Grahadi. Menurutnya, aksi tersebut menjadi ruang
untuk menyuarakan tuntutan atas penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu
sekaligus mengkritik kebijakan pemerintah.
Ia menilai negara belum menunjukkan
komitmen yang memadai dalam menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat.
Karena itu, ia mendorong adanya langkah konkret untuk membawa kasus-kasus
tersebut ke proses hukum.
Adit juga menegaskan bahwa kritik yang
disampaikan tidak terbatas pada persoalan karhutla, tetapi mencakup ketimpangan
ekonomi dan kebijakan publik. Ia menyoroti program Makan Bergizi Gratis dan
Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari kebijakan yang perlu dievaluasi.
Menurutnya, keberhasilan aksi tidak dapat
diukur hanya dari hasil yang diperoleh dalam waktu singkat. Ia menilai aksi
merupakan bagian dari perjuangan berkelanjutan untuk membangun kesadaran
masyarakat terhadap berbagai persoalan nasional.
“Harapan terdekat adalah teman-teman yang mengikuti aksi untuk tetap menyalakan api perlawanannya,” ujarnya.
Aksi
Berlangsung Kondusif
Secara umum, aksi berlangsung kondusif.
Setelah menyampaikan aspirasi, mahasiswa mendapatkan respons dari aparat yang
bertugas di lokasi.
Aparat menyampaikan apresiasi kepada
mahasiswa karena berani dan bersedia menyampaikan aspirasi. Mereka juga
berpesan agar peserta aksi pulang dengan selamat dan berhati-hati.WOO
Aksi #SurabayaSadar menjadi ruang bagi
mahasiswa dan elemen masyarakat sipil untuk menyampaikan kritik terhadap
pemerintah, mulai dari penanganan karhutla, penuntasan kasus HAM, hingga
evaluasi kebijakan publik. Massa berharap berbagai tuntutan yang disuarakan
mendapat perhatian pemerintah dan mendorong langkah konkret dalam penyelesaian
persoalan yang mereka soroti.
Reporter: Shidqi, Cazoe, Navira, Khalish, Nasywa, Iwang
Penulis: Khalis Meylina Adleria
Penyunting: Zidan As'ad
