LPM Qimah— Senin (22/4) Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U) mengadakan Pemilihan Umum Raya (Pemira) untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pemilihan umum yang dilaksanakan di gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) tersebut dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. Komisi Pemilu Raya Mahasiswa (Kopurwa) membuat kebijakan bahwasanya Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) yang berjumlah 42 perwakilan berhak untuk menggunakan suaranya dalam Pemira tahun 2019 ini.
Terdapat dua pasang kandidat Presiden dan Wakil Presiden DEMA-U yang diusung oleh masing-masing partai. Paslon nomor 1 digawangi olehFachrur Rozie (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam) dan M. Riswan Efendi (Fakultas Psikologi dan Kesehatan). Sedangkan paslon nomor 2 diwakili oleh Alif Firdaus (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan) dan M. Rizkillah (Fakultas Ushuluddin dan Filsafat). Hasil dari Pemira tersebut memutuskan bahwa paslon nomor 1 keluar sebagai pemenang dengan meraih 27 suara, sementara paslon nomor 2 meraup 12 suara. Ada dua suara yang dinyatakan tidak sah dan juga satu perwakilan HMJ yang memilih untuk golput.
Syukron selaku Ketua Kopurwa tahun 2019 menyampaikan rasa syukurnya lantaran Pemilihan Umum Raya dapat berjalan dengan lancar, tidak ada chaos, semua berjalan aman, dan tidak ada permasalahan yang berkelanjutan. “Saya pribadi dan anggota-anggota Kopurwa saya menjalankan pemilihan ini sesuai dengan regulasi dan prosedur yang berlaku. Kami tidak melanggar aturan, kami juga tidak melanggar undang-undang.” Ujarnya. Ketika dimintai klarifikasi mengenai beberapa isu miring yang sempat mewarnai proses pemilu ini, Syukron mengatakan secara tegas bahwa pihak Kopurwa telah menjalankan tugasnya sesuai aturan dan proses pemilihan ini juga dihadiri oleh para saksi dari masing-masing paslon yang dapat dimintai pertanggungjawabannya.
Ketua Kopurwa juga menambahkan bahwasanya dengan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya masa bakti 2019-2020 diharapkan menjadi pemimpin yang mampu memberikan program-program dan fasilitas yang mendukung kreativitas mahasiwa. Mereka juga berkewajiban untuk menjadi mediator yang mampu menjembatani aspirasi mahasiswa dengan pihak rektorat. Pihaknya mengungkapkan bahwa esensi dari penyelenggaraan Pemira ini bukan sebagai agenda tahunan semata, namun lebih kepada pembelajaran demokrasi di kalangan mahasiswa selaku para akademisi. Dan hal itu juga menegaskan kultur Negara Kesatuan Republik Indonesia. (js, tf)
